Program Desa Siaga

Pencanangan program nasional Desa Siaga yang ditargetkan bisa mencakup 70.000 desa di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2008 diharapkan tidak terjebak pada kegiatan seremoni saja. Konsep Desa Siaga yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu hidup sehat itu harus berkesinambungan dan menjadi bagian dari warga desa tersebut. Harapan ini terungkap dalam diskusi Kemitraan Dunia Usaha dalam Mendukung Implementasi Desa Siaga di Jakarta, Kamis (7/12). Diskusi yang difasilitasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) itu berupaya mencari titik temu dan dukungan dunia usaha yang memiliki program corporate social responsibility (CSR) dalam mempercepat terbentuknya desa siaga yang dicanangkan Departemen Kesehatan. Program Desa Siaga ini akan diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kabupaten Lumajang pada 16 Desember 2006. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Pencanangan program nasional Desa Siaga yang ditargetkan bisa mencakup 70.000 desa di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2008 diharapkan tidak terjebak pada kegiatan seremoni saja. Konsep Desa Siaga yang dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu hidup sehat itu harus berkesinambungan dan menjadi bagian dari warga desa tersebut. Harapan ini terungkap dalam diskusi Kemitraan Dunia Usaha dalam Mendukung Implementasi Desa Siaga di Jakarta, Kamis (7/12). Diskusi yang difasilitasi Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) itu berupaya mencari titik temu dan dukungan dunia usaha yang memiliki program corporate social responsibility (CSR) dalam mempercepat terbentuknya desa siaga yang dicanangkan Departemen Kesehatan. Program Desa Siaga ini akan diresmikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kabupaten Lumajang pada 16 Desember 2006. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya serta kemampuan untuk mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Di desa siaga minimal harus ada pos kesehatan masyarakat yang dilayani satu bidan dan dua kader kesehatan. Di tempat ini masyarakat setidaknya bisa mendapat layanan kesehatan dasar. Jangan terhenti Kekhawatiran program Desa Siaga berjalan tidak optimal itu didasarkan pada banyaknya program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan pemerintah, termasuk Departemen Kesehatan, namun di lapangan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada banyak program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang sudah dicanangkan, tetapi banyak pula yang berhenti di tengah jalan. Sumarjati mencotohkan bagaimana program posyandu sekarang banyak yang mandek. Begitu pula upaya untuk menyebar 63.000 bidan pegawai tidak tetap ke pelosok desa di seluruh Indonesia yang juga terhenti. Demikian juga program warung obat desa yang tidak berjalan. Untuk mewujudkan desa siaga dalam waktu tiga tahun memang tidak mudah. Untuk masalah bidan saja, saat ini yang aktif 30.000-35.000 orang, padahal saat desa siaga terwujud minimal butuh 70.000 bidan. Untuk itu, Departemen Kesehatan tidak bisa jalan sendiri. Dunia usaha yang selama ini sudah menjalankan fungsi sosialnya diharapkan bisa jadi mitra strategis bersama komponen masyarakat lainnya, kata Abdullah. N Hasto Kristiyono, Direktur Pengembangan Pasar General Electric, mengatakan bahwa dunia usaha bersedia bersinergi dalam mendukung program nasional. Untuk itu harus dicari titik temu bagaimana kepentingan dunia usaha dan pemerintah dalam melayani masyarakat bisa sama-sama berjalan. Departemen Kesehatan harus proaktif untuk bisa mensinergikan apa yang sudah dilakukan dunia usaha lewat CSR mereka dengan rencana implementasi Desa Siaga, kata Kemal N Siregar, Ketua IAKMI. (ELN)